Bulan Mei disebut juga dengan bulan pendidikan, dimana setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bertepatan dengan momentum tersebut, forum diskusi dwi mingguan “Dialektika” dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) IPMAFA mengusung tema “Refleksi Sejarah dan Makna Pendidikan Nasional” untuk dielaborasi dalam forum diskusi (10/5). Kegiatan tersebut menghadirkan Nikmatin Khomsiyah, alumnus IPMAFA, sebagai narasumbernya.
Bertempat di lantai 2 kampus IPMAFA, Bu Anik, sapaan akrab narasumber, mengajak peserta Dialektika untuk merenungkan kembali makna pendidikan bagi diri sendiri dan kehidupan. “Mengapa kita harus sekolah? Mengapa tanggal 2 Mei dijadikan Hardiknas?”, tanyanya mengawali diskusi. Menurut dosen yang menyelesaikan pendidikan S2 di Sudan ini, tanggal 2 Mei adalah hari lahir Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889. Atas peran dan perjuangannya memajukan pendidikan di nusantara maka dipilihlah hari lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Ki Hadjar mencurahkan energi dan pikirannya untuk pendidikan bangsa Indonesi. Dia juga banyak menulis karya di antaranya Als Ik Eens nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda). “Karya tersebut merupakan sindiran kepada Belanda atas penjajahan yang dilakukannya. Karena karya tersebut Ki Hadjar diasingkan ke Pulau Bangka kemudian dipindahkan ke Belanda. Karena pembelaan dari Douwes Dekker dan  Cipto Mangunkoesoema akhirnya beliau dipulangkan ke Indonesia”, demikian penjelasan ibu satu anak ini. Sepulangnya ke tanah air, Ki Hadjar mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta yang merupakan awal dari konsep pendidikan nasional.
Perguruan Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Konsep Taman berarti tempat bermain yang menyenangkan, serta Siswa berarti orang yang belajar. Ki Hadjar memilih nama Taman Siswa dengan harapan rakyat pribumi dapat belajar dengan senang dan tenang sesuai kebudayaan nusantara. Anik menjelaskan, “Atas jasanya dalam merintis pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional”.
Salah satu ajaran Ki Hadjar Dewantara yang terkenal adalah sistem among, yaitu “tiga filosofi” konsep kepemimpinan. Pertama, Ing Ngarso Sun Tulodho, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi bawahan atau anak buahnya yang berarti harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam segala langkah dan tindakannya. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah-tengah membangun kemauan, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi dilingkungan tugasnya dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kodusif untuk keamanan dan kenyamanan kerja. Ketiga, Tut Wuri Handayani, seorang  pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.
Pada sesi terakhir, Anik mengajak peserta Dialektika membaca realitas pendidikan saat ini dengan kacamata Freire, tokoh pendidikan dunia asal Brasil. Paradigma pendidikan kritis Paulo Freire lahir dari pengamatan Freire pada sekolah yang banyak menerapkan gaya bank, pendidikan sebatas transfer of knowledge. Siswa sama sekali tidak diberikan ruang untuk berkreasi dan kritis. “Itulah realitas dari kebanyakan sekolah kita saat ini”, imbuhnya.
Dehumanisasi dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa tanda, yaitu kebudayaan bisu, dimana masyarakat lebih memilih diam dan tidak memperjuangkan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Selanjutnya ketergantungan, yakni ketidakmampuan untuk menjadi pelaku sejarah atau subjek, hal ini banyak diakibatkan karena mereka sengaja dibuat menjadi seakan tidak berdaya pada kelompok lain dan keadaan. Tanda terakhir adalah kesadaran kritis yang terkekang, masyarakat dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu berpikir dan berbuat kritis, hanya bisa menerima (fatalistik) atas keadaan apapun dari penguasa.

Menurutnya, kesadaran adalah kunci untuk memulai proses pendidikan dan kesadaran itu datang dari diri yang mampu membaca realitas diri dan lingkungannya. Kegelisahan merupakan awal proses pemikiran kritis seseorang. “Melihat pendidikan nasional kita yang carut marut, serta pemerintah yang korat karit, sangatlah naif jika kita hanya mengharapkan perubahan dari pemerintah. Kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki ada di tangan rakyat dan ada di tangan kita sendiri. “Kitalah para pemimpin di balik layar Indonesia”, ucapnya penuh semangat saat menutup Dialektika PGMI.